Jakarta - Pemerintah terus menggenjot penyerapan kredit
rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Saat ini, realisasi FLPP baru mencapai 51,3% dari total 121.000 unit.
Salah satu upaya terobosannya adalah kredit kepemilikan rumah (KPR)
tanpa uang muka (DP).
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian
Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah adalah dengan menyelenggarakan pameran perumahan KPR FLPP di
10 kota."Kami melakukan pameran dalam tempo 5 hari di setiap kotanya. Itu memberikan transaksi awal hampir 10 ribu unit rumah. Harapan kita ada efek domino atau realisasi nyatanya 5 kali lipat," kata Sri dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jalan Raden Patah, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Selain itu, Sri mengatakan, terkait memenuhi pasokan rumah, pemerintah pun terus mendorong upaya pembangunan rumah untuk PNS di daerah-daerah.
"Yang dilakukan Kementerian adalah mendorong percepatan pembangunan perumahan PNS dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan baik dari pemerintah maupun perbankan," jelasnya.
Dikatakan Sri, selain itu, pemerintah pun berupaya untuk menyederhanakan sertifikat tanah untuk pembangunan rumah tapak. Dalam hal ini menurut Sri, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz telah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Sekarang yang ada itu sertifikasi peraturan BPN No 2 tahun 2013 itu dirasa sangat mengganggu. Pak Menteri sudah mengirim surat ke kepala BPN agar dikecualikan untuk rumah sederhana karena akan merepotkan," katanya
@Zulfi Suhendra - detikfinance
Tidak ada komentar:
Posting Komentar